1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Macam-macam Izin Usaha Tour dan Travel

Discussion in 'Izin Usaha' started by Suci Rahmadhani, Aug 25, 2017.

  1. Suci Rahmadhani

    Suci Rahmadhani Pengusaha

    Untuk membuka usaha tour and travel, anda bisa mengurus Izin Usaha Perjalanan Wisata. Izin Usaha Perjalanan Wisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW), Agen Perjalanan Wisata (APW) dan Usaha Jasa Impresariat berlandaskan Keputusan Bupati no 49 tahun 2001.

    Untuk mengurus izin usaha perjalanan wisata ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

    *Bahan Organisasi
    *Data Pendukung (leaflet, booklet, dsb)
    *Denah lokasi perusahaan
    *Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
    *Fotokopi Izin Gangguan (HO)
    *Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    *Fotokopi KTP pemohon / pemilik
    *Fotokopi NPWP
    *Mengisi formulir data paket wisata
    *Referensi Bank
    *Riwayat hidup pimpinan dan karyawan perusahaan

    Untuk mendapatkan izin ini, Dinas Perizinan Sleman menargetkan sepuluh hari. Adapun prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan Izin Usaha Perjalanan Wisata :

    1. Pemohon mengambil formulir permohonan di loket KPP
    2. Mengisi formulir dan ditandatangani kemudian diajukan ke Bupati cq Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan melalui loket KPP
    3. Sekretariat KPP meneliti dan meregistrasi serta membuat surat pengantar ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerima, meneliti berkas permohonan sesuai ketentuan, cek lokasi dan menyiapkan surat jawabannya
    5. Pemohon mengambil surat izin ke loket pengambilan

    Izin Gangguan (HO)

    Syarat-syarat yang harus dipenuhi :

    *Fotokopi KTP pemohon / pemilik
    *Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, Firma, Yayasan, dll yang dianggap perlu)
    *Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat, Leter C,D,E) dana atau surat lain yang dianggap sah
    *Mengisi formulir permohonan bermaterai
    *Rekomendasi dari instansi terkait untuk usaha tertentu
    *SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL
    *Surat keterangan domisili bagi WNA
    *Surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang tidak dapat mengurus sendiri
    *Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah, bila tanah tempat usaha bukan milik sendiri, disertai Perjanjian Sewa Menyewa para pihak terkait

    Dinas Perizinan memberikan waktu 25 hari untuk memproses Izin Gangguan ini. Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan perizinan ini :

    1. Pemohon datang ke loket KPP / kecamatan untuk mengambil berkas permohonan, dimintakan persetujuan tetangga, diketahui dukuh, lurah, camat. Lembar pertama bermaterai Rp 6 ribu.
    2. Berkas diserahkan ke loket KPP untuk diteliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dengan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perizinan
    3. Kelompok kerja melalui Sekretaris KPP menyampaikan berkas perizinan kepada Dinas Ketentraman dan Ketertiban
    4. Diproses di Dinas Ketentraman dan Ketertiban cq Seksi Perizinan untuk diteliti ulang, peninjauan lokasi bersama instansi terkait, membuat berita acara hasil peninjuan lapangan, dibuat perhitungan biaya retribusi.
    5. Pemohon membayar di KPP dengan formulir warna putih
    6. Bukti pembayaran warna hijau dan penetapan retribusi warna putih, diserahkan oleh petugas KPP
    7. Dibuatkan konsep Surat Izin dan Sertifikat Izin Gangguan
    8. Paraf Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta tandatangan Kepala Dinas atas nama Bupati serta diberi nomor dan dikirim ke KPP
    9. Pemohon bisa mengambil Izin Gangguan

    sumber: link
     
  2. Muhamad Romli

    Muhamad Romli Pengusaha Sukses

    Banyak juga ya persyaratannya, hmm... tapi harus tetap semangat agar bisa disiapkan satu", thanks ya
     

Share This Page